Medan, (PAB)-- Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2018 seluruh fraksi di DPRD Sumut menyampaikan pandangan umum mengenai Ranperda APBD Sumut Tahun Anggaran 2018.
Fraksi PDI Perjuangan menjadi partai ketiga yang menyampaikan pandangannya disampaikan Sarma Hutajulu SH dari Fraksi PDI Perjuangan
Ia menuturkan berbagai kritikan serta masukan untuk Ranperda terkait minimnya inovasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprov Sumut dalam menyusun program kerja hingga penurunan alokasi anggaran pekerjaan umum.
Selain itu, Sarma Hutajulu juga mengkritik ulah sejumlah pimpinan SKPD Pemprov Sumut yang tidak hadir pada rapat-rapat bersama DPRD Sumut seperti Kepala SKPD yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut Arsyad Lubis dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut Hidayati.
"Ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat-rapat paripurna, termasuk rapat dengar pendapat dengan komisi-komisi seperti Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sumut dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup'sangat disayangkan," tutur Sarma dari mimbar rapat paripurna, Rabu (29/11/2017).
Dengan tegas Fraksi PDI Perjuangan Sumut meminta Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi untuk mengevaluasi kinerja dan jabatan kedua kepala dinas tersebut dan meminta saudara Gubernur untuk melakukan evaluasi kinerja dan jabatan kepada kedua kepala dinas dimaksud dan kepada SKPD lainnya," tutur Sarma.
Seiring hal itu rapat-rapat sebelumnya, rapat paripurna DPRD Sumut kali ini juga sempat diskors akibat kehadiran anggota dewan tidak kuorum.
Sementara Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan memimpin jalannya rapat paripurna kali ini dan pihak eksekutif diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Ibnu Sri Hutomo.
Namun, tak satu pun kepala SKPD tampak hadir di ruang rapat paripurna ini menjadi perhatian yang serius guna meningkatkan kinerja pembangunan di Sumatera Utara yang diharapkan dapat bersinergis.(Nurlince)
